Teks Pidato SBY Menyikapi Bom JW Marriot dan Ritz Carlton, 17 Juli 2009

http://www.youtube.com/watch?v=rX4Rd2lJeLs

Assalamualaikum, Salam Sejahtera bagi kita semua,Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabil alamin,

Saudara-saudara, rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun saudara berada. Hari ini adalah titik hitam dalam sejarah kita, terjadi lagi serangan atau pemboman yang dilakukan oleh kaum teroris di Jakarta. Aksi teror ini diperkirakan dilakukan oleh kelompok teroris meskipun belum tentu jaringan terorisme yang kita kenal selama ini terjadi di bumi Indonesia, yang menimbulkan derita dan kesulitan yang dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia.

Aksi yang tidak berperi kemanusiaan ini, juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka bagi mereka yang tidak berdosa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini atas nama negara dan pemerintahan dan selaku pribadi, maka bagi para keluarga yang ditinggalkan saya mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban, hidup tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Saudara-saudara, aksi pemboman yang keji dan tidak berperikemanusiaan ini serta tidak bertanggungjawab ini, terjadi ketika baru saja bangsa Indonesia melakukan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan ketika KPU sedang menghitung hasil pemungutan suara itu. Kejadian ini yang sangat merusak keamanan dan kedamaian di negeri ini, juga terjadi ketika rakyat sungguh menginginkan suasana yang tepat, aman, tenang dan damai, dan justru rakyat ingin agar selesainya pemilu 2009 ini kita semua segera bersatu, membangun kembali negara kita, untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Terus terang juga, aksi pemboman ini terjadi ketika rakyat merasa prihatin atas kegaduhan politik di tingkat elit disertai sebagaimana yang saya ikuti setiap hari, ucapan-ucapan yang bernada menghasut dan terus memelihara suhu yang panas dan penuh dengan permusuhan yang itu sesungguhnya bukan menjadi harapan rakyat setelah mereka semua melaksanakan kewajiban demokrasinya beberapa saat yang lalu.

Saudara-saudara saya yakin, hampir semua diantara kita merasa prihatin, berduka, prihatin, dan menangis dalam hati, seperti yang saya rasakan. Memang ada segelintir orang di negeri ini yang sekarang tertawa puas, bersorak dalam hati, disertai nafsu amarah dan keangkara murkaan. Mereka segelintir orang itu tidak memilki rasa kemanusiaan dan tidak perduli dengan kehancuran negara kita, akibat aksi teror ini yang dampaknya luas bagi ekonomi kita iklim usaha kita, kepariwisataan kita, citra kita dimata dunia dan lain-lain lagi.

Saat ini saudara-saudara disamping kita pemerintah menjalankan kegiatan tanggap darurat untuk merawat saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam aksi pemboman ini investigasi juga tengah dilakukan. Saya telah menerima laporan awal dari investigasi yang sedang berlangsung ini. Setelah saya menerima laporan awal, saya telah menginstruksikan kepada Polri, Badan Intelejen Negara, dan badan lembaga-lembaga lain terkait untuk melakukan investigasi secara cepat dan menyeluruh serta mengadili pelaku-pelakunya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saya yakin sebagaimana yang dapat kita ungkapkan diwaktu yang lalu, para pelaku dan mereka-mereka yang menggerakkan aksi terorisme ini akan dapat kita tangkap dan akan kita adili secara hukum. Saya juga menginstruksikan kepada para penegak hukum untuk juga mengadili siapa saja yang terlibat dalam aksi terorisme ini, siapapun dia, apapun status dan latar belakang politiknya.

Pagi ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan, atau saudara-saudara yang mengingatkan kepada saya. Yang berteori paling tidak mencemaskan, kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pemilihan Presiden sekarang ini. Saya meresponnya sebagai berikut, bahwa kita tidak boleh main tuding dan main duga begitu saja, semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum. Negara kita adalah negara hukum dan negara demokrasi. Oleh karena itu norma hukum dan norma demokrasi harus betul-betul kita tegakkan. Bila seseorang bisa dibuktikan bersalah secara hukum, baru kita bisa mengatakan yang bersangkutan salah.

Saya harus mengatakan untuk yang pertama kalinya kepada rakyat Indonesia, bahwa dalam rangkaian pemilu legislatif dan pemilihanPresiden dan pemillihan Wakil Presiden tahun 2009 ini memang ada sejumlah intelijen yang dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang. Sekali lagi ini memang tidak pernah kita buka kepada umum, kepada publik, meskipun kita pantau dan kita ikuti. intelijen yang saya maksud adalah adanya kegiatan kelompok teroris yang berlatih menembak dengan foto saya, foto SBY dijadikan sasaran, dijadikan lisan tembak.

Saya tunjukkan, ada rekaman videonya, ini mereka yang berlatih menembak (sambil menunjukkan foto-foto yang didapat dari badan intelijen). Dua orang menembak pistol. Ini sasarannya, dan ini foto saya dengan perkenaan tembakan di wilayah muka saya, dan banyak lagi. Ini intelijen, ada rekaman videonya, ada rekaman gambarnya, bukan fitnah bukan isu. Saya mendapatkan laporan ini beberapa saat yang lalu.

Masih berkaitan dengan intelijen, diketahui ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil Pemilu. Adapula rencana untuk pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil pemungutan suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang, ini intelijen bukan rumah bukan isu, bukan gosip. Ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran. Dan yang terakhir ada pernyataan, bagaimanapun juga SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik. Saudara bisa menafsirkan apa arti ancaman seperti itu.

Dan puluhan intelijen lain yang sekarang berada di pihak yang berwenang, tadi pagi terus terang sebagaimana kebiasaan saya, saya ingin langsung datang ke lokasi. Tapi, Kapolri dan semua pihak menyarankan jangan dulu, karena memang belum steril, masih dibersihkan, masih disisir dan ancaman setiap saat bisa datang, apalagi dengan contoh yang saya sampaikan tadi, ancaman fisik. Tetapi tentu hidup dan mati tentu di tangan Allah SWT, tidak boleh terhalang untuk menjalankan tugas saya, untuk rakyat untuk negara ini. Dan karena pengaman Presiden itu berada di pundak TNI saya yakin TNI telah mengambil langkah-langkah seperlunya.

Terhadap semua intelijen itu saudara-saudara, apakah terkait dengan aksi pemboman hari ini atau tidak terkait, saya menginstruksikan kepada semua jajaran penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan benar, obyektif tegas dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Andaikata tidak terkait ancaman-ancaman yang tadi itu, dengan aksi pemboman hari ini, tetaplah harus dicegah, harus dihentikan, karena anarki, tindakan kekerasan, pengrusakan, tindakan melawan hukum bukan karakter demokrasi, bukan karakter negara hukum. Sangat jelas, atas semuanya ini, saya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, mengutuk keras aksi teror yang keji ini, saya juga sangat-sangat prihatin dengan kejadian ini.

Barangkali atau biasanya dalam keadaan seperti ini, banyak diantara kita yang kurang berani menyampaikan kecaman dan kutukannya, barangkali karena pertimbangan politik. Saya dengan bahasa terang harus menyampaikan seperti itu, karena demikian amanah saya sebagai Kepala Negara.
Mengapa saya sangat-sangat prihatin? Pertama, saudara tahu lima tahun terakhir ini ekonomim kita tumbuh dengan baik, dunia usaha, kepariwisataan, swasembada pangan, investasi, perdagangan, sektor riil semua bergerak, meskipun kita menghadapi krisis-krisis global yang datang silih berganti. Yang kedua satu minggu terakhir ini saja, nilai saham kita menguat tajam, nilai tukar rupiah juga menguat. Dengan ekonomi yang terus tumbuh, kesejahteraan rakyat kita sesungguhnya secara bertahap terus juga meningkat, termasuk dapat dilaksanakannya program-program penanggulangan kemiskinan, program-program pengurangan pengangguran atau yang sering saya sebut dengan program pro rakyat.

Semua itu terjadi saudara-saudara, karena tahun-tahun terakhir ini negara kita benar-benar aman dan damai. Sehingga disamping ekonomi tumbuh, rakyat kita diseluruh pelosok Tanah Air, bisa bekerja, bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang, bebas dari rasa ketakutan. Sementara itu citra kita di mata dunia tahun-tahun terakhir ini juga makin meningkat, karena dunia menilai negara kita makin aman, tertib dan damai. Negara kita memiliki kehidupan demokrasi yang makin mekar, serta penghormatan kepada Hak Azasi Manusia yang makin baik, negara yang ekonominya juga tumbuh, dan negara yang berperan dalam percaturan global. Bahkan, ini yang sangat memilukan, sebenarnya kalau tidak ada kejadian ini, klub Sepak bola terkenal di dunia, Manchaster United, berencana untuk bermain di Jakarta.

Saudara-saudara dengan aksi-aksi teror yang keji dan tidak bertanggungjawab ini, apa yang kita bangun hampir lima tahun terakhir ini, oleh kerja keras dan tetesan keringat seluruh rakyat Indonesia, lagi-lagi harus mengalami goncangan dan kemunduran. Lagi-lagi dampak buruknya harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia, minus mereka-mereka yang melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab itu.

Oleh karena itu, kebenaran dan keadilan, serta tegakknya hukum harus diwujudkan. Saya bersumpah, demi rakyat Indonesia yang sangat saya cintai, negara dan pemerintah akan melaksanakan tindakan yang tegas, tepat, dan benar terhadap pelaku pemboman ini, berikut otak dan penggeraknya ataupun kejahatan-kejahatan lain yang mungkin atau dapat terjadi di negeri kita sekarang ini.
Kepada Polri, TNI, BIN, termasuk para Gubernur, Bupati dan Walikota, saya minta untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terus berusaha keras mencegah aksi-aksi teror. Dan kemudian yang lebih penting lagi, para penegak hukum harus betul-betul mencari, menangkap dan mengadili para pelaku, para penggerak, dan otak dibelakang kekerasan ini.

Barangkali ada diantara kita, yang diwaktu yang lalu melakukan kejahatan, membunuh, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu barangkali masih lolos dari jeratan hukum, kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita. Saya tahu selama lima tahun ini pihak kepolisian telah berkali-kali mencegah dan menggagalkan aksi terorisme. Telah bisa menyita bahan peledak yang siap diledakkan, sudah bisa membongkar beberapa jaringan, meskipun lolos hari ini, terjadilah musibah yang sangat merobek keamanan dan nama baik bangsa dan negara kita.

Agar tugas untuk mencegah dan memberantas terorisme ini serta kejahatan-kejahatan yang lain dapat dilaksanakan dengan baik, intelijen harus benar-benar tajam. Pencegahan harus benar-benar efektif. Polri, BIN, TNI harus benar-benar bersinergi sikap lengah dan menganggap ringan sesuatu harus dibuang jauh-jauh. Ini amanah kita kepada rakyat, kepada negara.

Kepada rakyat Indonesia seraya juga meningkatkan kewaspadaan tetaplah menjalankan provesi dan kehidupan saudara secara normal. Jika ada keganjilan, segera beritahu Polri. Jangan biarkan kaum teroris beserta otaknya berkeliaran di sekeliling saudara. Saudarapun bisa menjadi korban setiap saat manakala kaum teroris itu dibiarkan merancang lagi aksi-aksi terornya di negeri kita ini. Selanjutnya kedepan, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa, untuk marilah kita lebih bersatu dan menjaga keamanan dan perdamaian di negeri ini.

Bangsa manapun, agama apapun, kita semua tidak membenarkan terorisme, apapun motif dan alasannya. Jangan ragu-ragu, jangan setengah hati, dan jangan takut, untuk mencegah dan memberantas terorisme. Sementara itu aksi teror yang terjadi hari ini jangan pula menghalangi semangat dan upaya kita untuk membangun dan memajukan negara kita ini. Kita terus berjuang dan membikin lebih baik, demokrasi dan penghormatan HAM lebih baik, penegakan hukum, pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat dan sebagainya.

Memang ada kerusakan akibat aksi terorisme hari ini, mari bersama-sama kita perbaiki dan kemudian mari kita terus bangkit dan maju kembali. Kita bangsa, negara, rakyat tidak boleh kalah dan menyerah kepada terorisme. Tidak boleh membiarkan kekerasan, ektrimitas dan kejahatan-kejahatan lain, terus tumbuh di negeri ini. Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT akan melindungi kehidupan bangsa Indonesia. Dan dengan memohon ridha Allah, SWT saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, saya akan terus berada di depan, untuk menghadapi ancaman dan tangangan ini, serta untuk mengemban tugas yang berat namun mulia ini.

Demikian pernyataan saya, terimakasih, Wassalamualaikum Wr Wb.

Evaluasi Pemilu Untuk PKS

Pemilu 9 April 2009 mungkin akan menjadi kenangan yang kurang mengenakkan bagi Partai Keadilan Sejahtera. Target perolehan suara yang membumbung tinggi hingga mencapai 20% hanya menjadi isapan jempol semata. Melalui perhitungan cepat, perolehan suara PKS bahkan tidak sampai setengahnya. Meski bertahan pada posisi 7-8%, hampir sama dengan perolehan suara pemilu 2004, perolehan suara kali ini sungguh sangat mengecewakan. DPP sangat percaya diri suara PKS bisa menembus 2 digit hingga angka 13%, namun hal ini dianggap sangat tidak realistis. Kedigdayaan Partai Demokrat yang melibas perolehan suara partai-partai besar lainnya harus dengan tangan terbuka diakui juga oleh PKS.

Partai Keadilah Sejahtera adalah sebuah Partai yang lahir dari rahim Jamaah Tarbiyah. Sebuah jamaah eksklusif yang menjadikan Ikhwanul Muslimin dibawah pimpinan Hasan Al Banna sebagai panutan dan Uswah. Partai Keadilan Sejahtera mengklaim sebagai sebuah partai dakwah. Partai dalam hal ini adalah ijtihad politik untuk memudahkan jalan dakwah. Keberadaan PKS adalah suatu fenomena, setidaknya ini diakui oleh pengamat politik Indonesia, Kevin Evans. PKS dianggap sebagai salah satu Partai Islam yang paling bersinar. Dari hanya memperoleh kurang dari 2% pada awal kemunculannya ditahun 1999 merangsek hingga mencapai 7,5%.

Melejitnya suara PKS hingga lebih dari 300 kali lipat menambah optimisme dan euforia para ponggawa partai ini untuk mentargekan 20% suara pada pemilu 2009. Dengan 20% suara, PKS akan mencalonkan presiden dari partainya sendiri. Jelas, strategi yang dilakukan adalah menjangkau masa mengambang diluar kadernya. Untuk hal itu, PKS yang awalnya tertutup merubah platform kampanye politiknya untuk menjadi lebih terbuka, menerima semua golongan dan bersedia membuka komunikasi politik dengan partai apapun dan golongan manapun. Miliaran rupiah uang kader digelontorkan untuk kampanye keterbukaan ini. PKS mulai menampilkan parade iklan yang lebih terbuka dan menggelitik bahkan terkadang kontroversial. Perubahan platform kampanye ini dipimpin langsung oleh sang Sekjen, Ust Anis Matta.

Pertanyaannya adalah” Apakah usaha ini berhasil?” Jika perhitungannya adalah penyampaian informasi, mungkin masyarakat mulai menyadari bahwa PKS tidak seekslusif itu. PKS bukanlah hanya diisi orang-orang berjenggot yang tidak bersalaman dengan wanita atau wanitanya yang berjubah rapat bak Ninja. Namun dalam alam demokrasi, informasi terkadang menjadi kurang penting jika efeknya tidak membuat pemilih terpengaruh untuk memilih partai tersebut. “Democracy is majority rule”. PKS gagal menambah perolehan suaranya. Alibi lain yang digunakan sang Sekjen untuk menutupi kegagalan ini adalah, DPT yang semrawut. Banyak pemilih PKS yang tidak terdaftar. Kalau ini alasannya, sandi mawon dengan partai lain. PKS tidak kuat menghadapi gempuran Partai Demokrat yang digawangi oleh incumbent, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kurang berpengaruhnya suara PKS, jika tidak ingin mengatakan sebuah kegagalan, pada pemilu kali ini banyak mengundang suara-suara miring dikalangan para kader. Keberanian PKS untuk mengubah platformnya dalam berkampanye menuai protes cukup keras. PKS dianggap telah keluar dari platform politiknya. PKS bahkan dianggap telah keluar dari khittahnya sebagai partai dakwah. Animo untuk menaikkan rating elektabilitas melunturkan dan melenturkan tujuan semula, berdakwah. Isu yang berkembang PKS terpecah menjadi Faksi keadilan dan Faksi Kesejahteraan. Satu faksi menghendaki PKS bertahan seperti semula, kembali ke khittahnya sebagai partai dakwah eksklusif. Pihak lain menghendaki PKS lebih terbuka dan bersedia membuka komunikasi politik dengan partai manapun.

Ujicoba untuk menjadi terbuka nampaknya tidak berhasil. Ijtihad ini hanya berhasil mempertahankan suara para kader plus sedikit tambahan suara para simpatisan. Ijtihad ini pun membuat PKS tidak lagi menjadi unik. Sebagai suatu partai yang paling bersinar diantara partai Islam lainnya, PKS seharusnya mempertahankan keunikannya sebagai Partai Kader dan Partai Dakwah. Prosesnya mungkin akan menjadi lebih lama, karena ini adalah kompetisi demokrasi. Kompetisi dimana suara rakyat disamakan dengan suara Tuhan (Naudzubillah). Keunikan PKS yang khas dan berani berbeda adalah tampilan yang cukup menarik dalam kontes demokrasi. Setidak-tidaknya ini membedakan PKS dengan partai Islam lainnya. Keterbukaan yang dilontarkan seharusnya lebih focus pada penerimaan partai terhadap golongan lain bukan pada perubahan tampilan. Keterbukaan partai untuk menerima yang merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu seharusnya jangan sekali-kali dilakukan dengan merubah platform. Jelas sekali PKS menampilkan iklan-iklan wanita yang tidak berjilbab atau iklan-iklan yang justru sama sekali menghilangkan jati diri PKS. Luntur, lentur dan pragmatis.

Setidaknya ada hikmah besar pasca kegagalan ini. PKS harus berbenah diri. Pengalaman Partai politik Islam di Indonesia bak bunga yang layu sebelum benar-benar mekar. Akankah PKS seperti itu, wallahu A’lam bishawab. Namun begitulah dakwah, bagaimanapun caranya akan menemui bentuk dan jalannya sendiri. PKS boleh saja mengklaim sebagai Partai Dakwah tetapi Dakwah sama sekali bukan PKS.

Indonesian election 2009

This year is election year in Indonesia. That is, elections for the national parliament (DPR), Provincial parliaments (DPRD I), city/regency parliaments (DPRD II), Board of Regional Representatives (DPD) as well as for the presidency and vice-presidency. Since the introduction of direct elections in 2004 which has its legal based on the law No. 32 Year 2004 on the direct election for governors, mayors and bupatis, there is now an election somewhere in Indonesia every couple of days. Election campaign posters have become a permanent feature of the streets in Indonesia.

For this year’s national elections, 38 parties and 6 local parties in Nanggroe Aceh Darussalam have been admitted by the National Election Commission KPU. Most of the major parties have long traditions and are related to large societal or religious groups. But, no less than 22 of the parties are new and are not currently represented in the DPR.

In recent years, a number of new parties have been established around individuals. The People's Conscience Party (Partai Hati Nurani Rakyat-Hanura)) is the creation of former army general Wiranto. He remained largely out of the limelight following the public criticism over the army’s failure to prevent the 1998 riots and allegations from abroad over his involvement in large-scale human rights violations during the secession of East Timor in 1999. With these events now largely faded from the memories of a large part of the electorate, he is entering the political arena citing the reduction of poverty as his main political objective. Another new party is Great Indonesia Movement Party (Gerakan Indonesia Raya-Gerindra). It was formed by a number of former army generals. Former Commander of the Kopassus Special Forces Prabowo Subianto is the most prominent political figure of Gerindra.

Also new is the Partai Republika Nusantara (RepublikaN). The most prominent candidates for this party are Sultan Hamengkubuwono X of Yogyakarta , and general Sutiyoso, former governor of Jakarta.

Never Mind the Gap
As political standpoints of parties are not very specific, creating coalitions is more a matter of personalities than of bridging ideological differences. The current government is supported by a coalition of the nationalist PD and Golkar and the rather strict religious parties PPP, PKS and PBB. Ideological differences with PDI-P, and the moderate PKB and PAN are much smaller, but the strained personal relations of Megawati with SBY and Kalla made co-operation impossible.
Current composition of the DPR

The fact that the president’s PD is only a small faction in the DPR has made life difficult for his government, especially in the early years of the current government’s term. Relations between the parties in the DPR and the government have become somewhat more pragmatic in recent years. Parliament has however, not appeared to be very keen to contributing to the government’s success, resulting in a large pile of laws still awaiting parliamentary approval.

The Elections for the DPR
Could things be different after his year’s elections?
A survey by the Indonesian Survey Institute (LSI) in December into the voters’ intentions for the parliamentary round of elections, gave SBY’s Democratic Party the lead, with 24.3 % of the respondents, followed at a distance by the PDI-P with 17.3% and the Golkar Party with 15.9%.
If this would indeed be the result of the parliamentary elections, that would mean that Golkar would lose a third of its seats in Parliament and become only the third largest party. The Democratic Party would more than double its number of seats and become the largest faction.
‘Golkar has played an important role in the Parliament in supporting the government, but clearly it cannot effectively claim the success that the Democratic Party can’, says Umar Juoro, Center for Information and Development Economic Studies (CIDES).

Another important development could be the rise of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS). This party has been doing very well in provincial elections on an image of clean government and religious values. PKS has won the parliamentary elections in DKI Jakarta and the elections for governor in West Java, mostly at the expense of Golkar. According to PA Asia’s Hidayat, PKS is a party that is founded almost solely on ideology. It is basically an Islamist party, modeled upon the controversial Moslem Brotherhood movement in Egypt, despite dropping its goal to impose sharia once in power. Yet they are struggling on the national arena, though it has had more success in some local elections, perhaps helped by a degree of protest voting toward the incumbent.

The more traditional religious parties, such as PPP and PKB have difficulties in attracting new voters. Their number of seats will probably not change very much. PAN, with its intellectual image, is struggling to appeal to a large number of voters.

After the First Round
Parties or coalitions of parties that have got at least 20% of the seats in the DPR, or at least 25% of the popular votes, may propose a candidate for the presidency and the vice-presidency.
The outcome of the first round of elections is likely to be that three political parties would be able to nominate candidates, or to lead a coalition that will nominate candidates. PD, PDI-P and Golkar. PD’s candidate will or course be SBY. But he will need the support of Golkar, because a coalition with PDI-P is out of the question. Getting all the religious parties lined up behind one vice-presidential candidate will also not be easy, although PKS’s Hidayat Nur Wahid would be a possibility. PD and PKS are already coalition partners.

Similarly, PDI-P would be best off with Golkar as its partner, if Kalla and Megawati can mend their relations or indeed, if Golkar would still opt to nominate the popular Sultan Sri Hamengku Buwono X. Megawati’s attempt in the last elections to get the religious parties behind her, failed so she probably will be reluctant to try this again.
Golkar could therefore actually be in a position to choose which presidential candidate to team up with : SBY or Megawati. First though, it must make sure it will stay ahead of the PKS, and that is still not a foregone conclusion.

Religion
The traditional large religious parties like PPP and PKB have seen their popularity decline somewhat. It seems to be the reflection of an electorate that is increasingly independent and not just following the family or even community tradition. Religion however remains a very important source of values for almost all Indonesians, and therefore no party would like to be seen as non-religious. The passage of the Anti-Pornography Bill in 2008 is widely seen as an attempt of some of the large non-religious parties such as PD and Golkar, to lure voters away from the large religious parties. The fear of popular religious sentiments has been an important factor in the political decision-making, or probably more accurately in the political non-decision-making. An example is the reluctance of politicians to respond to incidents of sometimes violent religious intolerance and the introduction of Islamic law (sharia) in some regions. The question however is, whether this fear of popular religious sentiments is justified because surveys show that the vast majority of the people do not support religiously inspired violence.

Hidayat agrees and sees a generally healthy trend in recent national elections and local elections. ‘Religion, to a large degree, overt ideology, ethnicity and the like all do not play a major role’, he says. ‘One can extend the logic to the issue of funding, in other words: money is not everything’. This explained Yudhoyono’s victory in 2004 against the incumbent Megawati and Wiranto who had the backing of Golkar. My thinking is personality, a perceived sense of competence and decency, is indeed very important. I recall that the calm Yudhoyono’s popularity shot up through the roof in 2004 right after being publicly derided by then First Husband Taufik Kiemas. I also recall that the outspoken, sometimes fiery and polemic Amien Rais, the hero of the reformasi in 1998, lost out big time in the 1999 election. So fiery rhetoric or smart and wonkish talk does not seem to be very important either. What I personally would like to see is more attention toward track-records and the like. Some of the campaign ads have begun to bring up these. For this time around, all major candidates have track-records as well as skeletons in the closets. For now, the economy is yet to be a major issue, but it may change given the fluctuation in the Rupiah, continued drop in exports and perhaps rise in joblessness.


What do they want?
So voters are getting more critical about what the parties will do to solve the people’s problems. Most parties have not yet gone through an extensive process of writing policies and viewpoints, but in recent weeks, some statements have been made in public. Golkar, PDI-P, PKB and Gerindra explicitly refer to the goals of the 1945 Constitution. Golkar and PDI-P mention the Pancasila, the state ideology that was strongly promoted under the Suharto government. PKS mentions the importance of the Islamic community and unity. PAN and PD mention humanism and, together with Golkar, they also mention diversity as an important value.

PDI-P has announced their three major programmes, namely food security by providing cheap nine primary foods (Sembilan bahan pokok-sembako), work opportunity and increasing citizen’s prosperity.. The party has announced that the legislator candidates who are elected will be punished or will be given a sanction if they fail to reach this target. PDI-P has stated as its key programme points that it wants to strengthen national defense and national authority, self-reliance in energy, food and finance, and improvement of education, technology, health and family’s prosperity, national business and rural areas. It indicates a preference for a strong central government and a nationalist, possibly somewhat protectionist, policy.

PKS puts the focus on improving young people’s skills and economic development, in order to reduce unemployment. PKS mentions the eradication of corruption as a key factor for a better investment climate.

One of the most articulate policies comes from the PD. Agriculture and fisheries are an important priority in the economic policy of the PD. The prosperity of farmers should be increased, but also investment by both domestic and foreign investors should be encouraged. The use of land should be evaluated from time to time. Fish breeding should be expanded nationalized and the value added should be increased, while while illegal fishing should be eradicated. To stimulate the development of the mining sector, maintaining political stability and security, harmonization of regulation and legal certainty, and clean government as well as creating an effective and efficient bureaucracy are important. However, the effort to increase mining industry should also consider environmental stability. Regarding Small Medium Enterprises (SMEs), the PD sees that Indonesia still has a problem with low productivity and quality of human resources while access to funding and productive resources remain limited.
PKB wants to develop a ‘citizens’ economy of fairness and prosperity’. It emphasizes the importance of a civilized law state, citizen’s needs, human rights and social justice. It also wants to create a national, affordable and continuous education system with the citizen as the main and only focus. For a party related to one of the country’s largest religious groups, the views of the PKB are always pragmatic and progressive.

Gerindra wants to strengthen the people’s economy, especially in agriculture. Indonesia should become an Asian Tiger again, but the role of the free market should be reduced.
PPP sees that the management of the macro economic is not in balance with the management of the of micro economy. What they want is the government taking into account the development of micro economic sector by providing a larger state budget for this sector. The lack of concern from the government can be seen from the very small portion of credit given for cooperation (koperasi), or SMEs compared to the large scale business. A clear policy for the development of the micro economy should be issued.
PAN wants more focus on SMEs and micro economic development. The economic development should also concern equality within regions, working opportunity as well citizen’s prosperity. The exploitation of natural resources should also focus on its conservation instead of economic motives. War against corruption is a must and legal enforcement for its eradication should be stricter.

The visions and stated objectives of the political parties are rather broad. There is little that would make co-operation with other parties impossible on ideological grounds. Yet, carefully reading and analyzing their policy statements gives some indication on what the political leaders are really thinking of. Policy assurance and application by the political parties would gradually become more important, as voters increasingly demand solutions and performance instead of rhetoric only.

This time around though, personalities will still play the most important role in determining which party to govern. Once the numbers of the April elections are in, the counting begins.

Elmar Bouma And Muqthi Ali INA Magazine